Minggu, 06 Januari 2013

Bantuan pemerintah dijadikan kampanye terselubung

Kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan di gelar 3 maret 2013 serentak di kabupaten Pasuruan. Kecurigaan akan adanya kampanye di balik pembagian bantuan pemerintah muncul saat di bagikannya bantuan sebesar kurang lebih Rp 191 Milyar. Menjelang tutup tahun anggaran 2012, Pemerintah Kabupaten Pasuruan membagikan sejumlah bantuan dan dana hibah sebesar Rp 191 miliar kepada masyarakat. Rinciannya bantuan dana sebesar Rp 191 Miliar itu, diantaranya untuk anggaran dana desa (ADD) yang besarnya mencapai Rp 29.5 miliar, bantuan sosial sebesar Rp 63 miliar dan dana hibah sebesar Rp 98 miliar.

Bantuan yang di bagikan oleh bupati Pasuruan aktif tersebut di lakukan menjelang pemilihan bupati Pasuruan 3 mei 2013 mendatang. Bupati Pasuruan tersebut sebenarnya telah menjabat dua kali periode sehingga tidak dapat mencalonkan kembali. Namun semuanya bisa di akali dengan mencalonkan sebagai wakil Bupati Pasuruan. Indikasi pemanfaatan bantuan pemerintah sebagai kampanye terselubung mencuat karena Dede Angga mencalonkan diri kembali.
Setelah di konfirmasi menurutunya sebenarnya bantuan itu sudah diserahkan kepada para penerima selama kurun waktu anggaran tahun 2012. Pembagian secara simbolik sengaja diacarakan agar masyarakat memahami dan mengetahui siapa saja penerima bantuan tersebut.

Bukan hanya bantuan berupa dana seperti itu. Contohnya daerah Prigen, satu tahun menjelang pemilihan daerah mendapatkan bantuan pupuk, organik dan benih dari pemerintah. Namun bantuan-bantuan sebelumnya jarang sampai ke tangan petani secara penuh. Kurangnya pengawasan membuat bantuan berhenti pada sektor kelompok tani saja. Yang seharusnya bantuan di serahkan kepada kelompok tani dan kemudian di salurkan kepada rakyat, malah di manfaatkan untuk pribadi kelompok tani. Pada akhir tahun 2013, musim tanam kali ini. Kelompok tani mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa bibit unggul beserta pupuknya. 
Pendataan di lakukan sesuai dengan data pembeli bibit unggul. Setiap pembeli bibit unggul akan mendapatkan bantuan 1 karung pupuk urea, 1 karung pupuk merah dan 10 karung pupuk organik ( tergantung berat benih unggul yang di beli) dengan membayar Rp 100.000. Dari adanya bantuan kepada petani ini masih saja banyak petani yang tidak kebagian. Ada beberapa penyebab adanya petani yang tidak mendapatkan bantuan sedikitpun antara lain :

  • Kurangnya sosialisasi sehingga ketidak tahuan membuat petani tidak terdata.
  • Pembelian satu orang petani yang melebihi luas tanah di daerah tersebut. Misal petani A memiliki tanah di desa B seluas 1 hektar. namun petani A mendaftar sebagai penerima bantuan dengan luas tanah 2 hektar. Bantuan 1 hektar untuk di tanam di desa B dan 1 hektar di tanam di desa C. Sedangkan luas lahan dengan bantuan di daerah B hanya satu hektar, hal ini yang membuat petani lain tidak kebagian bantuan. Karena jatah bantuannya telah di gunakan petani A untuk menanami lahannya di daerah C.
  • Adanya pihak ketiga. Pihak ketiga disini adalah pengusaha pertanian. Pengusaha pertanian yang memiliki modal besar juga tanah luas. Umumnya pengusaha pertanian inilah yang menjadi anggota dan menyetir langsung bantuan-bantuan tersebut. Sehingga bantuan akan sampai ke petani kecil jika ada sisa. Namanya juga sisa pastinya sedikit sehingga tidak merata.
Bukan hanya itu. Ada yang ingat dana bantuan bagi rakyat yang tidak mampu? Nah sebuah bantuan pemerintah yang di laksanakan serentak tersebut penyalurannya melibatkan perangkat desa. Perangkat desa ini berwenang untuk memilih siapa saja yang akan di data termasuk kerabat dan saudara. Ada beberapa alasan pihak aparat desa antara lain.
  • Mendapatkan bantuan karena tidak memiliki motor, padahal banyak sekali warga yang tidak memiliki motor.
  • Tidak mendapatkan karena memiliki sawah, padahal sudah lamsia tanpa penghasilan. Penerimanya juga banyak yang memiliki sawah bahkan memiliki pekerjaan tetap.
  • Jika alasan itu benar, sesungguhnya orang tua ataupun kerabat dari oknum pemerintah lebih tidak pantas menerima bantuan. Karena gaji seorang pegawai pemerintah lebih dari yang lainnya.
Berbagai ketimpangan dan keresahan muncul, seakan tidak ada figur yang dapat di pilih. Sampai saat inipun saya juga belum tahu siapa yang saya akan pilih di pemilihan bupati tanggal 3 Maret 2013 mendatang. Semuanya sama saja. Ada calon yang mau membangun desa, yang saya takutkan, desa di bangun menjadi perkotaan, sehingga pasuruan penuh dengan bangunan-bangunan dan tidak ada peresapan air lagi. Dan bebagai janji-janji yang jika di fikirkan dari sisi lain justru akan merugikan rakyat pada jangka panjang.
Terosno Moco Lanjutane.